Sabtu, 19 Februari 2011

ironis anak bangsa


Ironis, Anak Bangsa Putus Sekolah

 
PENDIDIKAN

Ironis, Anak Bangsa Putus Sekolah
Oleh : Joni Martin | 15-Des-2010, 09:49:28 WIB

KabarIndonesia - Program wajib belajar merupakan suatu program pemerintah guna mengatasi kesulitan para anak bangsa di negeri tercinta ini untuk sekolah. Program ini didukung dengan dana BOS(Bantuan Operasional Sekolah) bagi siswa dan sekolah untuk menunjang kegiatan operasional belajar mengajar.

Akan tetapi ironis, pada saat pemerintah gencar-gencarnya melancarkan program-program pendidikan, ternyata masih banyak anak-anak bangsa yang putus sekolah lantaran kurangnya biaya pendidikan, padahal pemerintah telah menetapkan tidak ada lagi biaya di Sekolah. Seperti yang terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi,  angka putus sekolah disalah satu Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan(UPPK) mencapai angka tertinggi di antara UPPK lain di kabupaten tersebut dan lebih ironis lagi UPPK bersangkutan berada di ibukota kabupaten yang hanya dengan jarak tempuh berkisar 5-15 menit dan 30 menit dari pusat Provinsi.

Dari hasil pantauan, sekolah yang memiliki angka putus sekolah tertinggi adalah salah satu desa di wilayah UPPK yang berada di seberang sungai, dengan alat trasportasi hanya menggunakan "Kapal Pompong". Untuk menuju desa ini membutuhkan waktu berkisar 10-15 menit. Alangkah teririsnya hati saya ketika mendengar alasan para siswa yang tidak melanjutkan terkendala jarak yang jauh dan biaya kurang.

Saya coba bertanya juga kepada orang tua siswa yang notabenenya mencari nafkah buat sang anak dan keluarganya, ternyata sang orang tua rata-rata berpendapatan tidak tetap(serabutan) dan sebagian lagi bertani. Yang menurut saya pendapatan ini cukup memadai untuk mereka membiayai sekolah anak. Apa yang terjadi?? Ada satu cerita menarik dari para warga di desa. Mereka menginginkan ada satu sekolah lanjutan didesa sebagai sarana belajar dan menghemat biaya. Dimana dahulu pernah ada pihak dari pemerintah dan Diknas pusat yang datang meninjau lokasi desa, dan memberikan harapan kepada warga bahwa di desa mereka akan segera didirikan SMP satu atap, mendengar hal tersebut para warga menjadi bersemangat dan bergotong-royong membeli sebidang tanah yang direncanakan nantinya sebagai tempat dibangunnya sekolah dimaksud, namun apa yang terjadi?? Kembali mereka dikecewakan dengan tidak ada realisasi terhadap harapan itu. Dan sampai saat tulisan ini dibuat pembangunan tidak juga terealisasi "Tak ada guna protes, hanya buang waktu saja" itu pendapat salah seorang warga.

Bagi orang tua dan siswa yang terlanjur percaya pada saat kelulusan anaknya dari bangku Sekolah Dasar tidak mencari solusi dan alternatif ketika tempat melanjutkan itu tidak jadi dibangun dan alhasil anak-anak mereka terpaksa menganggur, padahal dari info yang saya dapatkan 75% anak yang tidak melanjutkan adalah anak-anak yang peringkatnya juara kelas. Tapi apa daya.... Hal diatas seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah ketika memberikan harapan kepada warga, yang imbasnya adalah para anak bangsa yang seharusnya nanti bisa menggantikan mereka memimpin negeri tercinta.

Sekarang ketika pemerintah mencoba masuk ke desa tersebut para warga tidak lagi percaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar